Implementasi Sistem Informasi dan manajemen Pertanahan Nasional untuk Mencegah Sertifikat Ganda di Kota Parepare

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsekuensi hukum apabila terjadi sertifikat ganda melalui Implementasi Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional dan Upaya mencegah kepemilikan sertifikat ganda melalui Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum Normatif Emperis dengan peneltian yang dilakukan dikantor Pertanhanan Kota Parepare. Jenis dan sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Analisa data akan dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil peneiltian Menunjukkan Bahwa Konsekuensi hukum apabila terjadi sertifikat ganda melalui System Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional di BPN kota Parepare maka harus ada pembatalan dari salah satu pihak dengan memeriksa dokumen pendukung yang didasarkan pada data tekstual dan spasial yang didapati di lapangan. Upaya mencegah kepemilikan sertifikat ganda melalui Sistem Informasi dan Manajemen Pertanahan Nasional yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah membuka layanan pengaduan dan informasi kasus sengketa pertanahan kepada masyarakat dan Badan Pertanahan Nasional juga telah memperogramkan pengadaan Peta Pendaftaran Tanah.