Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian

Institut ILMU Sosial DAN Bisnis Andi Sapada

Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian

Perlihatkan publikasi sederhana

dc.contributor.author Khair, Muh. Luthfi Nur
dc.date.accessioned 2023-07-20T05:43:52Z
dc.date.available 2023-07-20T05:43:52Z
dc.date.issued 2022-12-30
dc.identifier.uri https://repoamsir.eakademik.id/xmlui/handle/123456789/194
dc.description.abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan dan penerapan hukum hakim terhadap sengketa kepegawaian dalam putusan nomor: 102/G/2019/PTUN.Mks. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yang dianalisis dengan metode analisis preskriptif kualitatif. Sumber bahan hukum yang digunakan, Bahan hukum primer adalah terdiri atas aturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung, dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim begitu teliti persoalan aspek substansi yang tidak dapat dikesampingkan, karena adanya kesalahan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dengan pemberlakuan secara surut dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu melanggar asas kecermatan, maka secara substansi gugatan penggugat yang memohon untuk dinyatakan batalnya objek sengketa a quo haruslah dikabulkan. Majelis Hakim telah menerapkan dasar hukum yang tepat dalam putusan tersebut, sehingga dalam objek sengketa a quo telah diputuskan dengan seadil-adilnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rekomendasi, diharap kepada Pejabat Pembina Kepegawaian lebih teliti dalam memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kesalahan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject Analasis Yuridis, Putusan Tata Usaha Negara, Sengketa Kepegawaian en_US
dc.title Analisis Yuridis Terhadap Putusan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kepegawaian en_US
dc.title.alternative (Studi Kasus No. 102/G/2019/PTUN.Mks) en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

Files Size Format View
FH3_MUH. LUTHFI NUR KHAIR.pdf 239.9Kb PDF View/Open

Publikasi ini ada di koleksi berikut

Perlihatkan publikasi sederhana

Cari Publikasi


Advanced Search

Lihat

Akunku